Akuntansi
Komparatif : Eropa
Lima
anggota Uni Eropa (EU) : Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris.
Prancis, Jerman, dan Belanda merupakan anggota asli Masyarakat Ekonomi Uni
Eropa ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957. Inggris bergabung
pada tahun 1973. Keempat Negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan
merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasoinal terbesar dunia. Keempat
Negara tersebut merupakan beberapa pendiri International Accounting Standards
Committee (sekarang lebih dikenal dengan International Accounting Standard
Board, atau IASB), dan memiliki peranan penting dalam mengatur agendanya,
Republik Ceko merupakan sebuah Negara dengan perekonomian yang “berkembang”.
Pada tahun 1989 saat anggota blok Soviet telah pecah, Negara ini berubah dari
sebuah ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Perkembangan akuntansi di
Negara tersebut merupakan gambaran dari Negara-negara lain dalam blok Soviet,
Republik Ceko bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2004.
A. Beberapa
Pengamatan Tentang Standard Praktik Akuntansi
Standar
akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan
keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi,
standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang
sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar.
a.
Di banyak negara hukuman untuk kegagalan dalam pernyataan akuntansi
resmi dianggap lemah atau tidak efektif.
b.
Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada
yang diharuskan.
c.
Beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar
akuntansi jika hal itu bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan
perusahaan dengan lebih baik.
B. IFRS
Dalam Uni Eropa
Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap kearah kewajaran penyajian,
setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Pada tahun 2002, Uni Eropa
menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa
yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan
keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005.
Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan
persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti
persyaratan setempat diperusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan.
Persyaratan IFRS
|
|
Republik Ceko
|
Perancis
|
Jerman
|
Belanda
|
Inggris
|
|
Perusahaan terdaftar-laporan keu.
gabungan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
Diharuskan
|
|
Perusahaan terdaftar-laporan keuangan
perusahaan pribadi
|
Diharuskan
|
Dilaranga
|
Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan
informasionala
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
|
Perusahaan tdk terdaftar-laporan keu.
gabungan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
|
Perusahaan tdk terdaftar-laporan
keuangan perusahaan pribadi
|
Dilarangb
|
Dilarangb
|
Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan
informasionala
|
Dibolehkan
|
Dibolehkan
|
Laporan Keuangan
Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan
kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan. Ungkapan penjelasan
harus mencakup :
·
Kebijakan akuntansi yang diikuti.
·
Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan
kebijakan akuntansi yang penting.
·
Asumsi utama mengenai masa depan dan
sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi.
Patokan Akuntansi
Dalam IFRS, semua
kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelajaran. Goodwill merupakan perbedaan
antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari asset
cabang, kewajiban, dan kewajiban bersayarat. Goodwill yang negatir harus segera
diakui dalam pendapatan. Entitas-entitas yang dokontrol bersama-sama bisa
dibukukan, baik untuk gabungan yang proporsional atau metode ekuitas. Penanaman
modal dalam perusahaan gabungan dibukukan dengan metode ekuitas.
Translasi laporan
keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Mata
uang fungsional merupakan lingkaran ekonomi utama di mana entitas asing
tersebut beroperasi. Mata uang tersebut bisa berupa mata uang yang sama yang
digunakan oleh perusahaan induk untuk menyususn laporan keuangannya atau mata
uang yang berbeda, mata uang asing. (a) jika entitas asing memiliki mata uang
fungsional yang berbeda dari mata uang dalam laporan perusahaan induk, maka
laporan keuangannya akan ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang
ada dengan penyesuaian hasil transalasi yang dicakup dalam ekuitas pemegang
saham. (b) jika entitas asing memiliki mata uang yang sama dengan mata uang
laporan perusahaan induk, laporan keuangan ditranslasikan sbb :
·
Tingkat akhir tahun untuk artikel moneter
·
Tingkat bursa berdasarkan tanggal transaksi untuk
artikel non-moneter yang diterima pada nilai perolehan
·
Tingkat bursa berdasarkan tanggal penilaian untuk
artikel non-moneter yang diterima pada nilai wajar
Penyesuaian transalasi dimasukkan
dalam pendapatan periode yang sednag berjalan. (c) jika entitas asing memiliki
mata uang fungsional dari sebuah ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi,
laporan keuangannya pertama kali diulangi untuk efek inflasi, selanjutnya
ditranslasikan dengan menggunakan metode tarif yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Asset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Jika metode yang
digunakan , revaluasi harus digunakam secara teratur dan semua barang dari
kelas tertentu harus dinilai kembali. Pinjaman keuangan dikapitalisasi dan
diamortisasi, sementara pinjaman operasional pada dasar yang sistematis,
biasanya membayar utang pinjaman pada dasar garis lurus.
C. Sistem
Akuntansi Keuangan Lima Negara
v Prancis
Prancis merupakan
penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi
Nasional menyetujui Plan Comptable General formal yang pertama pada September
1047. Plant Comptable General berisi :
·
Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan
·
Definisi asset, utang, ekuitas pemeganga saham,
pendapatan, dan pengeluaran
·
Aturan-aturan dan valuasi pengakuan
·
Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan
persyaratan tata buku dan lainnya yang telah distandardisasi
·
Contoh laporan keuanangan dan aturan presentasinya
Perintah penggunaan
daftar akun nasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis karena
ketentuannya sangant diterima dalam praktik. Akuntansi pRancis sangat terhubung
dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi
komersil dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan
laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Undang-undang pajak penghasilan yang
pertama dibuat pada tahun 1914, dengan demikian menghubungkan perpajakan dan
keharusan untuk menyimpan catatan akuntansi.
Dasar utama untuk
regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-undang Akuntansi 1983 dan Dekrit
Akuntansi 1983, yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi
semua perusahaan. Setiap perusahaan harus membuat sebuah panduan akuntansi jika
dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses akuntansi.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Ada lima perusahaan besar yang
terlibat dalam penyusunan atandar di Prancis :
1.
Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi
Nasional)
2.
Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC
(KOmite Regulasi Akuntansi)
3.
Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas
Pasar Keuangan)
4.
Ordre des Experts-Comptable, atau OEC (Institute
Akuntan Publik)
5.
Compagnie National des Commissaires aux Comptes, atau
CNCC (Institute Nasional Undang-undang Auditor
CNC terdiri dari 58 anggota yang
mewakili profesi akuntansi, pegawau sipil, dan atasan, persatuan dagang, dan
kelompok-kelompok sektor swasta lainnya. Sebuah Urgent Issue Committee tergabung
dalam CNC untuk menyelesaikan masalah-masalah akuntansi yang memerlukan
resolusi yang cepat. Penunjukkan dalam CNC sangat bergengsi, dan rekomendasinya
sangat berbobot.
Oleh karena kebutuhan akan cara penyediaan otoritas pengaturan yang luwes dan
cepat untuk standar akuntansi. CRC didirikan pada tahun 1998. CRC mengubah
pengaturan dan rekomendasi CNC menjadi regulasimyang mengikat.
Perusahaan-perusahaan Prancis secara tradisional kurang bergantung pada pasar
modal daripada sumber-sumber keuangan lainnya. Organisasi Prancis-AMF- yang
sepadan dengan Securities and Exchange AS memiliki pengaruh penting yang
terbatas pada susunan standar akuntansi. AMF mengawsai masalah-masalah pasar
yang baru dan operasi pasara regional dan nasional. AMF memiliki otoritas untuk
mengeluarkan aturan laporan dan pengungkapan tambahan untuk perusahaan yang
terdaftar. AMF bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan
laporan oleh perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar. Ada dua divisi yang
memeriksa kepatuhannya. Division of Corporate Finance (SOIF) mengadakan sebuah
tinjauan umum tentang aspek-aspek hokum, ekonomi, dan keuangan dari
berkas-berkas dokumen AMF (termasuk laporan tahunan). Accounting Division
(SACF) memeriksa kepatuhan standar akuntansi.
Praktik akuntansi public dan hak untuk mendapatkan gelar expert-comptable
dibatasi untuk para anggota OEC, yang terikat dengan klien untuk menjaga dan
meninjau catatan akuntansi dan mempersiapkan laporan keuangan. OEC berada dibawah
yurisdiski Menteri Ekonomi dan Keuangan.
Sebaliknya, CNCC berada dibawah yurisdiski Menteri Kehakiman. Menurut
undang-undang hanya auditor resmi yang boleh mengaudit dan memberikan opini
tentang laporan keuangan. Audit di Prancis secara umum sama dengan padanannya
ditempat lain. Namun, auditor Prancis harus melapor kepada auditor Negara
bagian untuk setiap tindakan criminal yang mereka dapati selama masa audit.
AMF bertanggung jawab untuk mengawasi audit perusahaan-perusahaan yang
terdaftar. Namun, AMF bergantung pada komite CNCC untuk melakukan tinjauan mutu
audit demi kepentingannya. Dengan penetapan bersama AMF, CENA memeriksa audit
dari setiap perusahaan yang terdaftar sedikitnya sekali dalam 6 tahun.
Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan dalam kasus-kasus dimana pekerjaan
auditor dianggap tidak sempurna.
v Jerman
Iklim akuntansi Jerman terus berubah semenjak akhir Perang Dunia II. Pada masa
itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional (seperti di
Prancis). Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang “pembukuan yang
rapi”, dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang.
Dalam sebuah kejadian besar, Corporation Law tahun 1965 memindahkan sistem
laporan keuangan Jerman kea rah pemikiran Inggris-Amerika (tapi hanya untuk
perusahaan-perusahaan yang besar). Dibutuhkan lebih banyak pengungkapan,
penggabungan terbatas, dan laporan manajeman perusahaan.
Pada awal tahun 1970-an Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasnnya,
di mana Negara-negara aggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan
undang-undang nasionalnya. Legislasi ini luar biasa karena (1) menggabungkan
semua persyaratan akuntansi, laporan keuangan, pengungkapan, dan audit Jerman
ke dalam satu undang-undang; (2) undang-undang tunggal ini ditetapkan menjadi
buku ketiga dari German Commercial Code (HGB) dan (3) peraturan ini sebagian
besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa.
Ada dua undang-undang baru yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang yang
pertama menambahkan sebuah paragraph baru dalam buku ketiga German Commercial
Code yang memungkinkan perusahaan yang mengeluarkanekuitas atau utang pada
pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam
laporan keuangan gabungan mereka. Undang-undang yang kedua memungkinkan adanya
penetapan perusahaan sektor swasta ungtuk menyusun standar akuntansi bagi
laporan keuangan gabungan.
Undang-undang perpajakn juga sangat menentukan akuntansi komersial. Prinsip
penentuan menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apa pun yang
dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha.
Karakteristik dasar ketiga dari akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada
keputusan undang-undang dan pengadilan. Tidak ada lagi yang memiliki kekuatan
mengikat atau otoritatif.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Undang-undang tahun
1998 tentang kendali dan transparansi memperkanalkan persyaratan bagi Menteri
Kehakiman untuk mengakui dewan susunan standar nasional untuk memberikan
tujuan-tujuan berikut:
·
Mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar
akuntansi dalam laporan keuangan gabungan.
·
Menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar
akuntansi yang baru.
·
Mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi
internasional seperti IASB.
German Accounting
Standards Committee (GASC), didirikan tidak lama
sesudahnya, dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas
penyusun standar Jerman
GASC mengawasi German Accounting Standards Board (GASB), yang melakukan
pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi tujuh orang
ahli audit, analisis keuangan, akademis, dan industri yang mandiri.
Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sitem yang
digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting
untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya
berlaku untuk laporan keuangan gabungan.
Menurut pendapat kami, berdasarkan pada penemuan audit kami, laporan keuangan
gabungan sesuai IFRS, seperti yang digunakan oleh Uni Eropa, persyaratan
tambahan dari German Commercial Law. 1HGB dan memberikan tinjauan yang baik dan
benar dari asset bersih, posisi keuangan, dan hasil opersai grup sesuai dengan
persyaratan tersebut.
v Republik
Ceko
Akuntansi di Republik ceko telah berganti arah bebeapa kali,seiring dengan
sejarah politik negaranya. Praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh
Negara-negara berbahasa jerman di eropa hingga akhir Perang Dunia II. Kebutuhan
administrative dari berbagai lembaga pemerintahan yang penting dipenuhi melalui
fitur-fitur tertentu seperti penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang
rinci, dan penyeragaman laporan keuangan, wajib bagi semua badan uasaha.
Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar.
Divisi Ceko tidak langsung terpengaruh oleh proses inu. Pada tahun 1993, Prague
Stock Exchange mulai resmi berjalan. Pada tahun 1995 Republik Ceko menjadi
anggota pertama pasca-komunis dalam Organization for Economic Coorperation and
Development (OECD). Republik Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni
Eropa pada tahun 2004.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi.
Commercial code yang
baru dibuat oleh parlemen Ceko pada tahun 1991 dan mulai efektif pada 1 januari
1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan
mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman, Commercial code memperkenalkan
sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengan bisnis.( Undang-undang Ceko
didasarkan pada system hukum sipil dari bagian Eopa). Legislasi ini berisi
persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit dan
pertemuan rapat pemegang saham. Accountancy Act, yang menentukan persyaratan
untuk akuntansi, dikeluarkan pada tahun 1991 dan mulai efektif pada 1 januari
1993. Proses Audit diatur oleh Act on Auditors, yang dikeluarkan pada tahun
1992. Undang-undang ini membentuk chamber of Auditors, sebuah badan
professional yang mengatur dirinya srndiri yang mengawasi pendaftaran,
pendidikan, pengujian, dan menertibkan Auditor, penyusunan daftar audit, dan
regulasi praktik audit, seperti format laporan audit.
v Belanda
Akuntansi belanda
memberikan beberapa paradox yang menarik. Belanda memiliki undang-undang
akuntansi dan persyaratan keuangan ynag cukup bebas tapi stansar praktik
professional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah Negara hukum, namun
akuntansinya diorientasikan kea rah keawajaran penyajian. Laporan keuangan dan
akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang terpisah. Lebih lanjut lagi,
orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham.
Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya,
banyak pemikirn ekonomi yang dicurahkan untuk topic-topik akuntansi dan khususnya
pada pengukuran akuntansi.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Regulasi akuntansi di
Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial
Statements pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari
program perubahan yang ekstensif dalam legalasi perusahaan dan sebagian
diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan undang-undang tahun 1970. Adalah:
1.
Laporan keuangan harus menunjukan gambaran yang jelas
dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus
dikelompokan dan dijelaskan dengan tepat.
2.
Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik
bsnis yang aman
3.
Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta
untuk menentukan hasil operasi harus diuangkapkan.
4.
Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang
konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi
harus diuangkapkan dengan tepat
5.
Informasi keuangan untuk perioade terdahulu harus
diuangkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyetainya.
Undang-undang tahun 1970
memperkenalkan audit berdasarkan perintah. Undang-undang tersebut juga menyusun
pembentukan Tripartie Accounting Study Group dan melahirkan
Enterprise Chamber. Undang-undang tersebut, yang digabungkan dalam
undang-undang sipil pada tahun 1975, dikembangkan oleh legislasi pada tahun
1983 untuk menyesuaikan dengan EU Fourth Directive, dan selanjutanya
dikembangkan lagi pada tahun 1988 untuk menyesuaikan dengan Eu
Seventh Directive.
Dutch Accounting Standarts Board (DASB) mengeluarkan pedoman pada prinsip
prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dewan ini diisi oleh
anggota-angggota dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu:
1.
Penyusun laporan keuangan (para pegawai)
2.
Pengguna Laporan keaunagn
3.
Auditor laporan keuangan.
DSAB merupakan organisasi swasta
yang didanai oleh bantuan dari komunitas bisnis dan profesi audit. Aktivitasnya
diatur oleh Foundation for Annual Reporting (FAR). FAR
mengangkat anggota DSAB dan memastikan adanya pendanaan yang cukup.
Authority for
the Financial Markets (AMF) Belanda
mengawasi operasi bursa saham. Walaupun berada di bawah kekuasaan Menteri
Keuangan, AMF merupakan sebuah toritas administrative yang memiliki otonomi
sendiri.
Enterprise
Chamber, sebuah dewan khusus yang berhubungan drngan High Court of Amsterdam,
merupakan sebuah keistimewaan khusus dari system Belanda dalam melaksanakan
kepatuhan persyaratan akuntansi.
v Inggris
Akuntansi di Inggris
berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap
kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut
undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainya, tapi masih
memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai professional. Sejak
tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang
perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth dan
Seventh Directive.Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses
penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.
Warisan akkuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan
Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti
yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajiandari hasil dan posisi
keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga berasal dari inggris. Pemikiran
akuntansi professional dan praktiknya dikirimkan ke Australia, Kanada, Amerika
Serikat, dan semua bekas jajahan inggris termasuk hong kong, india, Kenya,
selandia baru, Nigeria, singapura, dan afrika selatan.
Regulasi
dan Pelaksanaan Akuntansi
Dua sumber utama
untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah undang-undang
perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan – perusahaan yang
tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang
disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui,
diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun
1991 EU Directive diimplementasikan, menambahkan aturan
hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar.
Perusahaan – perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat
format akun laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip
akuntansi dasar:
1.
Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual
2.
Aset dan Kewajiban individu dalam setiap golongan
asset dan kewajiban dihitung secara terpisah
3.
Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapan,
khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan
kerugian yang ditemukan.
4.
Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten
diharuskan dari tahun ke tahun.
5.
Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan
untuk entitas yang seang dihitun.
Undang-undang tersebut berisi
aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun bisa didasarkan pada harga perolehan
atau biaya sekarang.
Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal
dan diubah pda tahun 1989 untuk mengakui EU Seventh Directive.
Undang-undang ini menfharusakan adanya penggabungan lapoan keuangan, walaupaun
penggabungan sudah merpakan praktik standar. Ketentuan hukum merupakan sesuatu
yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan atar kasus.
Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini dihubungkan melalui Consultative
Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun 1970.
1.
The Institute of Chartered Accountants In England and
Wales
2.
The Institute of Chartered Accountants In England in
Ireland
3.
The Institute of Chartered Accountants In England in
Scotland
4.
The Association of Chartered Certified Accountants
5.
The chartered Institute on Managemant Accountants
6.
The Chartered Institute of Public Finance and
Accountancy
Hingga 2000, standar audit merupakan
tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun tersebut Accountancy
Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi audit.
www.gunadarma.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar